PEMALANG – Pemerintah Kabupaten Pemalang resmi memetakan arah kebijakan strategis untuk tahun 2027. Fokus utama akan menyasar pada integrasi pariwisata, industrialisasi sektor primer, serta penguatan sektor UMKM guna mendongkrak perekonomian daerah.
Hal tersebut dipaparkan dalam rapat Forum Konsultasi Publik Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2027 yang digelar di Ruang Rapat Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Kamis (15/1/2026).
Wakil Bupati Pemalang, Nurkholes, yang membuka langsung kegiatan tersebut menjelaskan bahwa arah kebijakan tahun 2027 merupakan kelanjutan dari pondasi yang dibangun pada 2026. Jika tahun sebelumnya fokus pada penyangga pangan dan infrastruktur, maka tahun 2027 akan lebih menekankan pada pengembangan potensi ekonomi kreatif dan industri.
“Tema besar tahun 2027 adalah mengembangkan potensi perekonomian melalui pembangunan pariwisata terintegrasi, industri bidang pertanian dan perikanan, serta pengembangan UMKM,” jelasnya.
Bapperida Pemalang merinci sembilan skala prioritas yang akan menjadi panduan kerja pemerintah daerah, yakni:
-
Pengembangan pariwisata yang terintegrasi.
-
Industrialisasi hasil pertanian dan perikanan.
-
Penguatan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi.
-
Peningkatan investasi daerah.
-
Infrastruktur berkelanjutan yang menunjang mobilitas.
-
Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompetitif.
-
Penanganan kemiskinan secara komprehensif.
-
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
-
Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Agenda ini menghadirkan pemateri ahli dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pemalang dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah guna memastikan data dan arah kebijakan selaras dengan target pembangunan nasional maupun provinsi.
Melalui forum konsultasi publik ini, Pemkab Pemalang berharap aspirasi masyarakat dan stakeholder dapat terakomodasi sehingga dokumen RKPD 2027 menjadi produk perencanaan yang realistis dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga Pemalang.
