PEMALANG, Suryamediagroup.com – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 di Kabupaten Pemalang, praktik politik uang menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Pengawasan dan partisipasi masyarakat dinilai penting untuk menjaga proses demokrasi desa agar berlangsung secara jujur, adil, dan berintegritas.
Politik uang tidak hanya berbentuk pemberian uang tunai kepada pemilih, tetapi juga dapat berupa pembagian barang, sembako, hadiah, maupun janji pemberian materi lainnya yang bertujuan memengaruhi pilihan masyarakat.
Larangan praktik politik uang dalam pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Pemalang salah satunya diatur dalam Pasal 125 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2026.
Sebagai bentuk partisipasi dalam pengawasan pelaksanaan demokrasi di tingkat desa, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ambara Keadilan resmi membuka Posko Aduan Dugaan Politik Uang Pilkades Kabupaten Pemalang 2026.
Posko tersebut disediakan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi dan pengaduan, memperoleh konsultasi hukum, serta mendapatkan penelaahan awal terkait dugaan praktik politik uang.
LBH Ambara Keadilan mengajak masyarakat yang melihat, mengetahui, atau memiliki bukti dugaan praktik politik uang agar menyampaikan informasi melalui saluran pengaduan yang telah disediakan.
Masyarakat dapat menghubungi hotline pengaduan di nomor 0857-1394-1458 atas nama Julio B. Harianja, S.H.
Pihak LBH menyatakan identitas dan informasi pelapor akan ditangani secara terbatas dengan memperhatikan ketentuan perlindungan data pribadi serta kebutuhan proses hukum.
Selain membuka ruang pengaduan, masyarakat juga diimbau untuk tidak menyebarluaskan tuduhan yang belum terverifikasi. Setiap informasi maupun bukti dugaan pelanggaran hendaknya disampaikan secara bertanggung jawab kepada pihak yang berwenang agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Melalui pembukaan posko tersebut, LBH Ambara Keadilan berharap masyarakat turut berperan aktif mengawal pelaksanaan Pilkades 2026 agar terbebas dari praktik politik uang.
Hak pilih bukan untuk diperjualbelikan. Pilkades harus berlangsung bersih, jujur, adil, dan berintegritas.
LBH Ambara Keadilan
Berjuang Bersama • Mengawal Hak • Merawat Keadilan
#LBHAmbaraKeadilan #PilkadesPemalang2026 #TolakPolitikUang #Pemalang #EdukasiHukum
