Suryamediagroup.com — Buku kerawangan atau Letter C tanah yang tersimpan di kantor desa dan kelurahan merupakan dokumen administrasi penting dalam penelusuran riwayat tanah. Karena itu, keberadaan arsip tersebut harus dijaga dan tidak boleh dihilangkan, dirusak, dimanipulasi, ataupun dimusnahkan tanpa prosedur yang sah.
Dokumen yang memuat nomor persil, nomor kohir, luas tanah, nama pihak yang tercatat, hingga riwayat perubahan administrasi penguasaan tanah itu dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi masyarakat untuk mengetahui asal-usul dan riwayat bidang tanah.
Pemerintah desa dan kelurahan sebagai pihak yang mengelola arsip administrasi tersebut memiliki tanggung jawab untuk memastikan dokumen tersimpan dengan baik, aman, serta dapat ditelusuri ketika dibutuhkan sesuai ketentuan hukum.
Persoalan ini penting mendapat perhatian karena data administrasi pertanahan kerap dibutuhkan masyarakat, terutama ketika terjadi sengketa, peralihan hak, pewarisan, maupun proses pengurusan sertifikat tanah.
Letter C Bukan Sertifikat, tetapi Penting dalam Penelusuran Tanah
Masyarakat perlu memahami bahwa Letter C bukan sertifikat hak atas tanah dan tidak secara otomatis menjadi bukti kepemilikan yang mutlak.
Namun, dokumen tersebut dapat digunakan sebagai petunjuk administrasi dan alat bukti pendukung untuk menelusuri riwayat penguasaan tanah. Data di dalamnya juga dapat membantu proses pembuktian apabila terjadi persoalan pertanahan.
Oleh karena itu, setiap perubahan pencatatan dalam buku kerawangan atau Letter C harus memiliki dasar yang jelas dan dilakukan melalui prosedur administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat Berhak Meminta Informasi Riwayat Tanah
Masyarakat yang ingin mengetahui riwayat tanahnya dapat mengajukan permohonan informasi kepada pemerintah desa atau kelurahan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Informasi yang dapat dimohonkan antara lain nomor persil, nomor kohir, nama yang tercatat, luas tanah berdasarkan administrasi desa, riwayat perubahan pencatatan, serta kutipan data yang relevan.
Hak masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Melalui ketentuan tersebut, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi dari badan publik melalui mekanisme permohonan yang telah ditetapkan.
Apabila permohonan informasi ditolak, pemohon berhak meminta alasan penolakan dan menempuh mekanisme keberatan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Meski demikian, hak memperoleh informasi tidak berarti masyarakat dapat membawa atau menguasai dokumen asli yang merupakan arsip pemerintah. Pemerintah desa tetap berkewajiban menjaga dokumen asli, sementara informasi yang dapat diberikan disampaikan melalui mekanisme pelayanan yang berlaku.
Ada Ketentuan Hukum Terkait Penghilangan dan Perusakan Arsip
Persoalan pengelolaan arsip desa dan kelurahan juga berkaitan dengan ketentuan hukum mengenai kearsipan dan keterbukaan informasi publik.
Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, terdapat sejumlah ketentuan mengenai kewajiban menjaga arsip serta sanksi terhadap pelanggaran tertentu.
Pasal 80 mengatur sanksi administratif bagi pelanggaran kewajiban kearsipan, mulai dari teguran tertulis hingga tindakan kepegawaian sesuai persyaratan yang diatur dalam undang-undang.
Sementara itu, Pasal 83 mengatur ancaman pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp25 juta bagi pihak yang dengan sengaja tidak menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip negara yang terjaga untuk kepentingan negara.
Pasal 86 mengatur ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp500 juta terhadap pihak yang dengan sengaja memusnahkan arsip di luar prosedur yang benar.
Adapun Pasal 87 mengatur ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp500 juta bagi pihak yang memperjualbelikan atau menyerahkan arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan kepada pihak lain di luar ketentuan.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga mengatur sanksi pidana.
Pasal 52 mengatur ancaman pidana kurungan paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 juta bagi badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan atau memberikan informasi publik yang wajib diberikan berdasarkan undang-undang sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang lain.
Sementara Pasal 53 mengatur ancaman pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 juta bagi setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, atau menghilangkan dokumen informasi publik yang dilindungi negara dan/atau berkaitan dengan kepentingan umum.
Ketentuan lainnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Pasal 17 melarang badan dan/atau pejabat pemerintahan menyalahgunakan wewenang. Selanjutnya, Pasal 18 mengatur kategori penyalahgunaan wewenang, meliputi tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang.
Pelanggaran terhadap ketentuan administrasi pemerintahan dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan.
Namun, ancaman sanksi tersebut tidak otomatis berlaku hanya karena permohonan salinan Letter C ditolak atau dokumen tidak ditemukan. Penerapan sanksi harus mempertimbangkan status arsip, bentuk perbuatan, unsur kesengajaan, serta terpenuhi atau tidaknya unsur pasal yang bersangkutan.
Langkah Masyarakat Jika Informasi Tanah Tidak Diberikan
Apabila pemerintah desa atau kelurahan tidak memberikan informasi riwayat tanah yang dimohonkan, masyarakat dapat menempuh sejumlah langkah administratif.
Pertama, mengajukan permohonan informasi secara tertulis kepada pemerintah desa atau kelurahan.
Kedua, menyertakan identitas dan keterangan objek tanah secara jelas, termasuk nama yang tercatat, nomor persil, nomor kohir, serta lokasi bidang tanah apabila diketahui.
Ketiga, meminta kutipan atau salinan informasi yang relevan sesuai ketentuan pelayanan informasi publik.
Keempat, apabila permohonan ditolak, masyarakat dapat meminta jawaban beserta alasan penolakan secara tertulis.
Kelima, mengajukan keberatan kepada atasan PPID sesuai mekanisme Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Keenam, apabila terdapat bukti dugaan penghilangan, perusakan, atau pemalsuan arsip, masyarakat dapat melaporkannya kepada instansi berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Pemerintah Desa Diminta Transparan dalam Pelayanan Pertanahan
Pemerintah desa dan kelurahan merupakan bagian dari penyelenggara pelayanan publik. Karena itu, pelayanan administrasi pertanahan harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab.
Masyarakat yang ingin mengetahui riwayat tanahnya semestinya memperoleh penjelasan yang jelas sesuai data dan kewenangan pemerintah desa.
Keberadaan dokumen asli yang harus tetap disimpan di kantor desa bukan alasan untuk menutup seluruh akses terhadap informasi yang memang menjadi hak masyarakat.
Transparansi juga penting untuk mencegah munculnya persoalan baru akibat ketidakjelasan data administrasi pertanahan.
Arsip Tanah Harus Dijaga, Hak Informasi Masyarakat Harus Dilayani
Persoalan tanah tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak masyarakat, kepastian hukum, warisan keluarga, dan kepentingan generasi berikutnya.
Buku kerawangan atau Letter C merupakan bagian dari catatan administrasi pertanahan yang memiliki nilai penting dalam penelusuran riwayat tanah. Karena itu, pemerintah desa dan kelurahan harus memastikan arsip tersebut terpelihara dan dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat juga perlu memahami prosedur permohonan informasi serta menggunakan jalur hukum apabila menemukan dugaan pelanggaran.
Tertib administrasi, keterbukaan informasi, dan perlindungan arsip harus berjalan beriringan. Pemerintah berkewajiban menjaga dokumen, memberikan pelayanan informasi sesuai ketentuan, serta memastikan hak masyarakat memperoleh kepastian administrasi tetap terlindungi.
Masyarakat berhak mengetahui riwayat tanahnya, pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan, dan arsip negara wajib dijaga.
(Red)
