BATANG, suryamediagroup.com – Komisi VI DPR RI menegaskan bahwa pertumbuhan investasi di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) harus diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar, terutama melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan percepatan pembangunan infrastruktur penunjang.
Hal tersebut mengemuka dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke KITB, Kamis (21/5/2026), yang dihadiri perwakilan Kementerian BUMN, PT Danareksa (Persero), dan Pemerintah Kabupaten Batang.
Anggota Komisi VI DPR RI, Rizal Bawazier, mengatakan investor pada dasarnya mempertimbangkan tiga aspek utama sebelum menanamkan modal, yakni fasilitas daerah, insentif pajak, dan ketersediaan tenaga kerja.
“Jika ketiga faktor tersebut terpenuhi, investor akan tertarik masuk. Namun, pertumbuhan investasi juga harus mampu menekan angka pengangguran di daerah sekitar kawasan industri,” kata Rizal.
Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Batang yang memberikan insentif berupa keringanan pajak daerah bagi perusahaan yang berkomitmen menyerap minimal 70 persen tenaga kerja lokal. Menurut dia, kebijakan tersebut menjadi upaya konkret dalam melindungi hak pekerja daerah di tengah persaingan industri.
Selain penyerapan tenaga kerja, Komisi VI DPR RI juga menyoroti kesiapan wilayah penyangga kawasan industri, khususnya di Kecamatan Gringsing. Infrastruktur dan fasilitas publik dinilai perlu dipercepat agar mampu mengimbangi laju perkembangan KITB.
“Kami meminta agar fasilitas di Gringsing dan kawasan penyangga lainnya segera diselesaikan agar perkembangan kawasan industri tidak terhambat,” ujarnya.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Batang, Sri Purwaningsih, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Batang telah mengusulkan dukungan pembiayaan melalui APBN untuk pembangunan Pasar Plelen, alun-alun Gringsing, pusat UMKM terpadu, serta peningkatan akses jalan menuju KITB.
“Pembebasan lahan untuk pasar dan alun-alun sudah siap. Saat ini kami membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat agar pembangunan fisik dapat segera direalisasikan,” kata Sri.
Dalam rapat koordinasi tersebut, persoalan perluasan lahan industri juga menjadi perhatian menyusul meningkatnya permintaan dari investor baru. DPR RI menyatakan siap mendorong koordinasi antara pengelola KITB, PT Perkebunan Nusantara, dan Kementerian BUMN guna mempercepat proses ekspansi kawasan.
Di sektor transportasi, Pemerintah Kabupaten Batang turut mendorong pengembangan konsep Transit Oriented Development (TOD) melalui optimalisasi stasiun kereta api bagi pekerja. Kehadiran stasiun penunjang permanen dinilai penting untuk mendukung mobilitas tenaga kerja dan distribusi logistik.
Selain itu, pemerintah daerah berencana melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pengelolaan sejumlah proyek strategis di kawasan industri, termasuk dryport dan jaringan distribusi gas industri, guna memperkuat kontribusi ekonomi KITB terhadap pendapatan daerah.
Kunjungan Komisi VI DPR RI tersebut menegaskan bahwa percepatan investasi di KITB harus berjalan seiring dengan penguatan infrastruktur daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
