PEMALANG, suryamediagroup.com – Pemerintah Kabupaten Pemalang terus mematangkan langkah strategis dalam menghadapi ancaman banjir dan rob di wilayah pesisir. Hal ini ditandai dengan audiensi antara Bupati Pemalang Anom Widiyantoro bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan tim Badan Otoritas Pengelola Pantura Jawa (BPOPPJ), yang berlangsung di ruang Gadri Kantor Bupati, Senin (6/4/2026).
Pertemuan tersebut membahas rencana pembangunan sistem pengamanan pantai sebagai upaya mengurangi dampak banjir dan rob yang kerap melanda kawasan pesisir Pemalang.
Dalam kesempatan itu, Bupati Anom mengungkapkan bahwa wilayah pesisir Pemalang mengalami penurunan muka tanah yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
“Sejak tahun 2017 hingga sekarang, penurunan tanah mencapai sekitar 150 hingga 160 sentimeter, atau rata-rata 12 sentimeter per tahun,” ungkapnya.
Ia berharap, langkah penanganan yang tengah disusun dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memulihkan kondisi ekonomi warga yang terdampak.
“Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Semoga upaya ini mampu menghidupkan kembali perekonomian masyarakat pesisir,” ujar Anom.
Bupati juga menyadari luasnya cakupan wilayah kerja BPOPPJ yang meliputi sepanjang Pantai Utara Jawa dengan nilai ekonomis tinggi. Oleh karena itu, ia berharap kolaborasi yang terjalin dapat berjalan optimal.
“Kami memahami tanggung jawab BPOPPJ sangat besar di sepanjang Pantura. Semoga seluruh proses penanganan ini dimudahkan dan berbagai kendala dapat kita atasi bersama,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Deputi Bidang Pengelolaan Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur BPOPPJ, Agus Andriyanto, menjelaskan bahwa program ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden dalam penanganan kawasan pesisir.
Menurutnya, sejumlah metode akan diterapkan, mulai dari pembangunan tanggul laut, penggunaan teknologi hibrida seperti hosogai, hingga pendekatan berbasis alam (nature-based solutions).
“Selain itu, kami juga merencanakan pembangunan danau retensi sebagai alternatif, mengingat kebutuhan lahan luas di darat membutuhkan biaya yang sangat besar,” jelas Agus.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan BPOPPJ, diharapkan program pengamanan pantai di Kabupaten Pemalang dapat segera direalisasikan, sehingga mampu menekan risiko banjir dan rob serta melindungi kehidupan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.
