PEMALANG, CMI NEWS – Pihak Pemerintah Kecamatan Randudongkal bersama jajaran pemerintah desa menyambut hangat kunjungan kerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah, H. Iskandar Zulkarnain.
Momentum tersebut dimanfaatkan secara maksimal untuk menyuarakan berbagai program pembangunan prioritas yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat setempat.
Sinergi kelembagaan ini mengemuka dalam acara Reses Masa Persidangan III Tahun 2025/2026 yang digelar di Balai Desa Mejagong, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, pada Selasa (23/6/2026).
Kehadiran legislator dari Fraksi Partai Gerindra tersebut disambut langsung oleh Camat Randudongkal, Agus Mulyadi, S.IP., M.M., bersama kepala desa dan tokoh masyarakat setempat.
Kehadiran anggota dewan tingkat provinsi ini dinilai menjadi jembatan strategis bagi pihak kecamatan untuk mempercepat realisasi pembangunan fisik maupun non-fisik yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Tengah.
Dalam kesempatan tersebut, Camat Randudongkal Agus Mulyadi, S.IP., M.M., bersama jajaran memaparkan beberapa poin krusial yang menjadi aspirasi warga. Program prioritas yang disuarakan di antaranya meliputi percepatan perbaikan infrastruktur jalan penghubung antar-desa, peningkatan fasilitas pelayanan publik, bantuan stimulus sektor pertanian, hingga program pemberdayaan ekonomi berbasis pemuda dan kelompok perempuan.
Menanggapi penyampaian terstruktur dari pihak kecamatan, H. Iskandar Zulkarnain menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh usulan-usulan strategis dari Kecamatan Randudongkal agar dapat masuk dalam skema penganggaran Pemprov Jateng.
“Kami sangat mengapresiasi keterbukaan dan kesiapan Pak Camat beserta seluruh jajaran desa yang telah menyusun skala prioritas ini. Sinergi antara pemerintah daerah di tingkat kecamatan dengan kami di legislatif provinsi sangat penting, agar stimulus anggaran yang diturunkan nantinya benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat Randudongkal,” tutur Iskandar.
Acara yang berlangsung tertib, interaktif, dan akomodatif tersebut ditutup dengan koordinasi lebih lanjut mengenai berkas usulan program.
Seluruh aspirasi ini akan dihimpun oleh tim fraksi untuk dijadikan pokok-pokok pikiran (pokir) dewan, yang kemudian diperjuangkan dalam agenda pembahasan anggaran bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
