PEMALANG, suryamediagroup.com – Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dinilai sebagai instrumen strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.
Oleh karena itu, setiap perubahan dalam Propemperda harus didasarkan pada kebutuhan hukum masyarakat dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Hal tersebut disampaikan Bupati Pemalang yang diwakili Wakil Bupati (Wabup) Nurkholes dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pemalang dengan agenda Persetujuan Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026. Rapat digelar di ruang paripurna DPRD setempat, Jumat (27/3/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Wabup menyampaikan beberapa poin terkait usulan perubahan Propemperda Tahun 2026.
Pertama, belum selesainya pembahasan antara DPRD dan Bupati terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2029 pada masa sidang tahun 2025. Oleh karena itu, Raperda tersebut perlu dimasukkan kembali dalam Propemperda Tahun 2026.
Kedua, berdasarkan ketentuan Pasal 13 juncto Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah melalui pimpinan DPRD kabupaten/kota.
Ketiga, penetapan perubahan Propemperda Tahun 2026 menjadi salah satu persyaratan administratif dalam pengajuan permohonan fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah serta permohonan nomor register kepada Biro Hukum Provinsi.
Dengan demikian, perubahan Propemperda Tahun 2026 dinilai penting untuk segera ditetapkan guna menjamin kelancaran proses pembentukan produk hukum daerah yang tertib, terarah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lebih lanjut, Wakil Bupati mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Pemalang, pimpinan dan anggota DPRD, serta para pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi dan komitmen dalam menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa setiap produk hukum daerah tidak hanya menjadi pemenuhan kewajiban formal semata, tetapi harus mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Dengan semangat kebersamaan dan tanggung jawab, Pemerintah Kabupaten Pemalang optimistis dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, serta menghasilkan regulasi daerah yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
